Jumat, 11 November 2011

Reparasi: Hak yang harus dipenuhi


Dirangkum oleh: Ari Yurino dan Aloysia Vira Herawati
  
Transisi demokrasi Indonesia yang ditandai dengan tumbangya rejim otoriter Soeharto pada tahun 1998 memandatkan adanya perubahan menuju demokrasi sejati, yang salah satu pilarnya adalah penegakan keadilan atas kewenangan rejim pada masa lalu. Penyelesaian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu menjadi sangat penting karena demokratisasi tidak akan terwujud. Hal ini selaras dengan perspektif transisi demokrasi yang menyatakan bahwa tumbangnya otoritarian menjadi langkah awal penyusunan demokrasi yang berlandaskan pada keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus sebagai pembeda dengan rejim sebelumnya.

Tumbangnya rejim otoriter Soeharto juga menumbuhkan harapan-harapan baru bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Harapan untuk menemukan keadilan, yang selama ini diidam-idamkan oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM pun menyeruak ke permukaan dan menjadikan agenda penuntasan kasus pelanggaran HAM menjadi prioritas pertama bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM.

Namun setelah 13 tahun sejak reformasi berlalu, secara umum mandat transisi demokrasi dapat dikatakan gagal, terlebih lagi dalam konteks menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme Pengadilan HAM seperti kasus Timor-Timur, kasus Tanjung Priok dan kasus Abepura, gagal memberikan penghukuman bagi pelaku dan mewujudkan keadilan. Hal ini tentu saja sangat mengecewakan bagi korban pelanggaran HAM. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya pun mandeg di Kejaksaan Agung karena ketidakmauan dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan rekomendasi DPR untuk kasus penghilangan paksa yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 28 September 2009 pun hingga saat ini diabaikan oleh Presiden SBY.


Sementara di sisi lain, dampak dari pengalaman kekerasan yang dialami oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM pun sangat berpengaruh. Hilangnya jaminan sosial, masa trauma setelah mengalami kasus pelanggaran HAM serta diskriminasi menjadi pengalaman yang harus diterima oleh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, selain menderita kekerasan fisik atau kehilangan keluarga.

Disinilah pembahasan mengenai pemberian reparasi sebagai salah satu pemenuhan hak korban juga menjadi penting untuk dipenuhi oleh negara. Negara wajib untuk memulihkan korban kembali ke kondisi sebelum mengalami pelanggaran HAM.

Reparasi dan Korban

Seperti yang dijelaskan diatas, reparasi atau pemulihan untuk korban menjadi kewajiban negara. Masyarakat internasional bahkan telah memberikan pengakuan yang tegas terhadap hak-hak korban. Pengakuan ini dapat ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvenan-konvenan Internasional HAM (ICCPR dan ICESCR), dan Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT).

Pengakuan secara universal mengenai hak korban atas reparasi semakin diperkuat dengan diadopsinya dua resolusi PBB, yaitu: Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan pada tahun 1985 dan Prinsip-prinsip Dasar dan Petunjuk mengenai Hak atas Perbaikan dan Pemulihan bagi korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Pelanggaran Berat atas Hukum Humaniter Internasional pada tahun 2006.

Berdasarkan prinsip dan pedomen PBB tersebut dinyatakan bahwa korban pelanggaran HAM tersebut memiliki hak atas reparasi yang cepat, setimpal dan efektif. Artinya hak atas reparasi harus dipenuhi negara dengan segera tanpa menunggu proses pengadilan. Hak reparasi ini mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan bahwa pelanggaran masa lalu tidak akan terulang:
Restitusi
Merupakan upaya untuk mengembalikan korban kepada kondisi sebelum terjadi pelanggaran HAM. Bentuk-bentuknya dapat berupa pengembalian kebebasan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan hak milik (rumah, tanah, dan sebagainya).
Kompensasi
Memberikan ganti rugi secara ekonomi kepada korban pelanggaran HAM. Ganti rugi ini harus diperhitungkan secara proporsional, untuk membayar kesakitan fisik dan mental, kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah, dan kesempatan mendapatkan pendidikan.
Rehabilitasi
Menyediakan pelayanan medis, psikologis, hukum, dan sosial bagi korban pelanggaran HAM.
Kepuasan
Dipenuhi dengan melakukan aktivitas, mengambil tindakan, atau memutuskan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada korban pelanggaran HAM. Bentuk-bentuknya antara lain dihentikannya pelanggaran, pengakuan kebenaran kepada publik, pencarian orang yang hilang dan yang dibunuh, deklarasi atau putusan hukum untuk memulihkan martabat dan hak-hak korban, dan seterusnya.
Jaminan ketidakberulangan
Jaminan ini dipenuhi oleh semua institusi yang terlibat dalam terjadinya pelanggaran HAM dan mengakibatkan penderitaan korban. Jaminan ini termasuk pengendalian secara efektif terhadap sektor keamanan oleh sipil; penguatan sistem peradilan; pendidikan HAM untuk aparat penegak hukum dan keamanan; dan seterusnya.

Sementara itu, definisi korban menurut Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 29 November 1985 adalah: orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun kelalaian yang dilakukan negara termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan. Korban termasuk juga keluarga atau orang yang secara langsung menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita atau dalam usaha mencegah agar orang-orang tidak menjadi korban tanpa ada pengecualian dan pembedaan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, kebangsaan, pandangan politik, kepercayaan dan lain sebagainya. Artinya siapapun yang menderita kerugian yang diakibatkan tindakan maupun kelalaian negara, termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan, maka dikategorikan sebagai korban. Maka dari itu, korban, keluarga korban maupun orang-orang yang menderita kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita, berhak untuk dipenuhi hak reparasinya oleh negaranya sesegera mungkin.

Pengaturan Hak atas Reparasi dalam Hukum Indonesia

Indonesia sendiri tampaknya sudah mengakui kewajiban untuk memberikan hak reparasi kepada korban dengan disahkannya UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selanjutnya mekanisme pemberian hak reparasi tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2002 (PP No 3/2002) tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat pada 13 Maret 2002.

Namun kedua instrumen hukum yang dapat mengakui kewajiban negara untuk memberikan hak reparasi tersebut masih bermasalah di Indonesia. Ada beberapa hambatan untuk mendapatkan reparasi melalui proses Pengadilan HAM, seperti pengadilan harus membuat keputusan berkaitan dengan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Artinya pelaku harus dinyatakan bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida terlebih dahulu dalam sebuah pengadilan, sebelum korban mendapatkan hak reparasi. Sementara kita tahu, seperti yang telah dijelaskan diatas, beberapa pengadilan HAM yang digelar di Indonesia pun mengalami kegagalan dan membebaskan seluruh pelakunya.

Selain itu juga ada kerancuan dalam penafsiran di dalam PP No 3/2002 yang masih mencerminkan penyangkalan terhadap pertanggungjawaban negara terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Menurut peraturan tersebut di pasal 1 ayat 4 disebutkan “kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya”. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 5 dinyatakan “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau biaya sebagai kompensasi terhadap tindakan tertentu”. Dengan demikian, menurut PP No 3/2002, tanggung jawab negara hanya bersifat sekunder dan ganti kerugian hanya diberikan apabila telah ditentukan oleh Pengadilan HAM. Dalam kenyataannya, belum ada satu orang korban pun yang dapat mengakses rehabilitasi, restitusi dan kompensasi yang dinyatakan dalam peraturan ini.

Pengalaman Hak atas Reparasi di Indonesia

1.     Kasus Tanjung Priok

Dalam keputusan Pengadilan HAM adhoc kasus Tanjung Priok, majelis hakim menetapkan pemberian kompesasi dan rehabilitasi terhadap korban Tanjung Priok. Besarnya kompensasi adalah sejumlah Rp 1.015.500.000,- (satu miliar lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 13 korban sebagai bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh negara sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelaksanaan yang telah diatur oleh PP No 3/2002. Namun seiring dengan proses banding dan kasasi yang pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) membebaskan para pelaku dan sekaligus menolak pemenuhan kompensasi bagi korban dan keluarga korban. Dalam kasus Tanjung Priok ini juga muncul wacana mengenai penggantian restitusi dengan islah yang dilakukan oleh Try Sutrisno dan Tommy Soeharto.

2.     Kasus Aceh

Dalam kasus Aceh, reparasi kepada korban dimasukkan ke dalam program reintegrasi secara umum. Dengan berlandaskan pada MoU Helsinki pada tahun 2005, program reintegrasi ini dikelola oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan ditujukan terutama kepada korban konflik. Tujuan utama dari program reintegrasi ini adalah untuk melakukan pemulihan Aceh pasca tsumani dan konflik bersenjata berkepanjangan.

Yang menarik dalam pengalaman Aceh adalah mengenai dana diyat dan pembangunan rumah untuk kombatan serta korban konflik. Diyat merupakan bentuk kompensasi kepada ahli waris seseorang yang telah dibunuh atau dihilangkan dalam tradisi Islam. Dalam skema ini, keluarga korban menerima dana sebesar 2 hingga 4 juta sebagai dana tahunan. Namun kritik terhadap transparansi pemberian dana diyat  ini juga bermunculan seiring dengan pelaksanaan program ini.

Terlepas dari kritik terhadap pemberian dana diyat ini, reparasi yang diberikan tanpa melalui proses pengadilan di Aceh dapat dikatakan dilakukan untuk pertama kalinya di Indonesia. Namun permasalahan yang terpenting adalah pemberian dana diyat ini dilakukan pada saat kebenaran terhadap pelanggaran masa lalu belum diakui secara resmi. Hal ini mengakibatkan adanya penolakan-penolakan dari korban ketika hendak diberikan dana diyat oleh pemerintah lokal, karena belum ada pengakuan secara resmi terhadap pelanggaran yang mereka alami.


Belajar dari Negara Lain

Selama ini, model-model reparasi yang dilakukan digolongkan dalam dua kategori, berdasarkan bentuk dan sifatnya. Berdasarkan bentuk, model reparasi diberikan secara simbolik dan material. Dua model ini tidak benar-benar terpisah atau dua tipe berbeda, karena model reparasi apapun dapat digolongkan dalam dua tipe ini. Berdasarkan sifat, model reparasi dapat diberikan oleh individual dan kolektif. Kedua tipe ini dapat memiliki peran yang sama pentingnya, dan impak yang sama besarnya.  Beberapa model reparasi yang sudah dilakukan oleh beberapa negara lain, antara lain:
1.     Permintaan maaf dari Presiden Chile maupun juga surat permintaan maaf dari negara kepada setiap korban dan keluarganya.
2.     Red Rose of Sarajevo atau Bunga Mawar Merah dari Sarajevo yang dibangun tepat di lokasi pelanggaran HAM dimana banyak orang lalu lalang.
3.     Memorialisasi dari Markas Kepolisian, yang digunakan sekaligus sebagai tempat tahanan tersembunyi, di Maroko, dan digunakan sebagai tempat pelaksanaan ketrampilan income-generating bagi para korban.
4.     Memorialisasi gedung gereja di Timor Leste, tempat terjadinya pelanggaran HAM, dan digunakan sebagai museum berisi display informasi berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste.

Hal mendasar bagi dipenuhinya hak atas reparasi bagi para korban pelanggaran HAM, yang dapat dipelajari dari negara-negara lain, adalah adanya kemauan moral dan politik (moral and political will) dari Negara untuk menyadari kewajibannya dan menghormati hak-hak korban atas reparasi ini. Wujud dari pemenuhan hak atas reparasi yang diberikan, mungkin saja, tidak amat signifikan apalagi menebus penderitaan dan kerugian yang dialami oleh para korban. Namun, korban dan keluarga yang ditinggalkan tentunya ingin melihat kesungguhan Negara dalam menyikapi persoalan pelanggaran masa lalu dengan memperhatikan hak-hak korban.

Jender dan Reparasi

Aspek jender dalam pemenuhan hak atas reparasi adalah penting, karena dalam setiap kasus pelanggaran HAM, selalu terjadi kekerasan terhadap perempuan atau yang berbasis jender. Selain itu, pada saat aktivitas militerisme meningkat, pada saat itu pula kekerasan berbasis jender meningkat.
Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam merumuskan program reparasi adalah:
1.     Siapa saja yang akan menjadi penerima manfaat: laki-laki atau perempuan?
2.     Melakukan identifikasi atau pembedaan yang tegas mengenai dua hal ini: kekerasan berbasis jender atau kekerasan seksual
3.     Ruang lingkup yang akan dikerjakan: umum (general) atau tidak umum (extra ordiner)

Sebuah dokumen yang dapat dijadikan referensi dalam menentukan program reparasi yang berperspektif jender adalah Deklarasi Nairobi tentang Hak atas Penyelesaian dan Reparasi bagi Perempuan dan Anak Perempuan (Nairobi Declaration on Women’s and Girls’ Rights to a Remedy and Reparation).

Di Indonesia, pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam pelanggaran HAM serius, model-model reparasi harus mulai dibangun dengan melakukan terobosan-terobosan yang melampaui upaya-upaya yang sifatnya administratif birokratis. Hal ini berarti:
1.     Tidak semata menanti upaya-upaya Negara untuk memenuhi hak atas reparasi para korban, karena hal ini memakan waktu lama.
2.   Inisiatif masyarakat sipil untuk mewujudkan model-model reparasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan terpenting dari para korban.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar